Analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap penerapan produk Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Budiawan, Achmad Rizal Arief (2012) Analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap penerapan produk Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Rizal Arief Budiawan_C02208056.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Kegiatan Usaha KJKS Terhadap penerapan Produk Santunan Muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : 1. Bagaimana penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT Sidodadi cabang Sidogiri di Surabaya. 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Kepmen No 91 Tahun
2004 tentang petunjuk kegiatan usaha KJKS terhadap penerapan produk santunan muawanah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi di Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang sidodadi Surabaya sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan data data lapangan dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan ,selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif. Sehingga memperoleh kesimpulan yang sistematis, dan objektif. Dari segi hukum islam, produk santunan muawanah ini tidak menyimpang dari syari’at Islam. Karena pelaksanaannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dari sebuah perjanjian. Karena dilakukan secara terbuka sehingga tidak ada yang terdzalimi dan premi yang ada di santunan muawanah tersebut mengandung unsur tolong-menolong karena tidak adanya unsur riba serta menggunakan akad tabarru’, sehingga peserta tidak terbebani akan adanya premi yang harus dibayarkan. Sedangkan, jika ditinjau dari Kepmen No 91 Tahun 2004 KJKS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produk santunan muawanah sama dengan mekanisme asuransi syari’ah dan tidak ada peraturan yang mengatur jelas di dalamnya bahwa koperasi menjalankan produk seperti asuransi. berbeda dengan perbankan yang jelas mengatur tentang kegiatan perasuransian yang menjelaskan bahwa bank tidak boleh menjalankan kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran. Seperti yang tercantum dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Namun, Setelah ditinjau lebih jauh mekanisme asuransi dalam produk santunan muawanah dapat dikategorikan sebagai produk pembiayaan yakni dalam prinsip jasa. Produk santunan muawanah pada BMT-UGT Sidogiri Surabaya memerlukan pengenalan dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat yang belum mengerti akan produk santunan muawanah. dengan demikian mereka dapat memilah-milah apakah santunan muawanah sama seperti asuransi kebanyakan atau tidak.