This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Maududi, Achmad (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (621kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (313kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (302kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (18kB) | Preview |
Abstract
Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Fiqh Siyasah” ini adalah hasil penelitian lapangan dan kepustakaan.
Skripsi ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dan bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam perspektif UUD 1945 dan Fiqh Siyasah. Data penelitian dihimpun melalui data lapangan berupa wawancara dan dokumentasi serta pembacaan dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dan pola fikir deduktif.
Skripsi ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan paham Konstitusionalisme. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Kebebasan beragama dianalisis dengan konsep Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menggambarkan jawaban secara konkret atas permasalahan dalam skripsi ini.
Dari hasil analisis tersebut salah satu yang dapat disimpulkan bahwa sekalipun kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Namun, Undang-Undang Dasar memberikan batasan dalam menjalankan kebebasan beragama. Dengan kata lain, bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidaklah kebebasan yang dijalankan secara mutlak. Jaminan kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Peraturan Perundang-Undangan. Amanat itu dilaksanakan di Indonesia dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam hal lain, Piagam Madinah telah memberikan nilai dan pijakan awal dalam hal kebebasan beragama, tentang bagaimana menjalankan ajaran agama dengan saling menghargai dan toleransi terhadap penganut agama maupun aliran agama yang lain.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada individu warga, lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat disarankan: pertama, hendaknya memahami serta mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam hal kebebasan beragama. Kedua, hendaknya pula menjadikan Piagam Madinah menjadi salah satu pijakan dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berdampingan khususnya dalam hal kebebasan beragama.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Arif Wijaya | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Perlindungan Hukum; Aliran Syiah; Uud 45; Fiqh Siyasah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 23 Feb 2015 04:03 | ||||||
| Last Modified: | 23 Feb 2015 04:03 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1061 |
Actions (login required)
 |
View Item |
