This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Arifin, Faisal Noor (2014) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF SERENTAK. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (784kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (179kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (176kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar pustaka.pdf Download (387kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Calon Presiden Dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Serentak”
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: Bagaimana pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak dalam putusan Mahkamah kosntitusi, dan Bagaimana tinjuan fiqh siyasah terhadap pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu salah satu bentuk metodologi penelitian yang terfokus terhadap sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perspektif Fiqh Siyasah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013.
Putusan mahkamah konstitusi tentang penggabungan pemilu serentak sangatlah tepat, hal ini dikarenakan dampat yang sangat besar ketika pelaksanaan pemilu dilakukan dengan serentak. Ketentuan ini dirasa sangat menguntungkan partai-partai kecil yang slama ini ingin mencalonkan seorang kepala negara tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan yang mengharuskan seorang kepala negara yang dicalonkan sebagai presiden harus didukung partai yang mempunyai jumlah anggota DPR memenuhi parliamentary threshold. Selain itu pengeluaran negara dapat dihemat karena penyelenggaraan pemilu hanya dilakukan satu kali dan lebih mendekatkan kepada tujuan syari’at yaitu jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (al-hurriyah al-syakhsiyyah) yang dapat terpenuhi dengan adanya penggabungan pemilu serentak.
Kebijakan penggabungan pemilu ini seharusnya dapat segera diwujudkan oleh pemerintah dengan pembentukan undang-undang yang mengatur secara langsung pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif secara serentak.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | --- | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Fiqh Siyasah; Mahkamah Konstitusi; Pemilu; Calon Presiden; Calon Legislatif | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 23 Feb 2015 04:11 | ||||||
| Last Modified: | 23 Feb 2015 04:11 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1063 |
Actions (login required)
 |
View Item |
