ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO : 573/PDT.P/2011/PA.SBY TENTANG PERMOHONAN WALI ADAL YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR ADMINISTRASI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mufaizin, Moch. Dwi Hendra (2013) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO : 573/PDT.P/2011/PA.SBY TENTANG PERMOHONAN WALI ADAL YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR ADMINISTRASI. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (39kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (18kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (483kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (116kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (56kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (22kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (22kB) | Preview

Abstract

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Pertimbangan hukum dalam menentukan adalnya wali yang diputuskan oleh hakim memang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, wali adal merupakan salah satu larangan dalam melaksanakan perkawinan, sebab wali merupakan syarat sah dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan seseorang untuk melakukan prosedur penolakan perkawinan jika terdapat larangan dalam melaksanakan perkawinan yang kemudian diajukan ke pengadilan agama dalam bentuk permohonan. Namun larangan yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan larangan perkawinan pada pasal sebelumnya dan wali adal tidak tersebut dalam pasal larangan perkawinan, maka terhadap wali adal prosedur administrasi hanya bersifat fakultatif. Dalam putusan ini pemohon dalam mengajukan permohonannya di pengadilan agama Surabaya tanpa melalui salah satu prosedur administrasi pengajuan wali adal yaitu prosedur penolakan perkawinan. Sehingga, tidak terpenuhinya prosedur wali adal tidak akan mempengaruhi putusan hakim yang berakibat cacat formil terhadap putusan tersebut.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pengadilan Agama disarankan untuk tetap mewajibkan pemohon wali adal untuk melakukan prosedur administrasi untuk melengkapi berkas-berkas perkawinan. Bagi orang tua (wali), pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warah}mah fiddini wa fiddunya wal akhirah, oleh sebab itu jangan halangi putra-putrinya untuk kawin dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Mufaizin, Moch. Dwi HendraUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam > Perkawinan
Keywords: Wali Adal
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 13 Nov 2013
Last Modified: 16 Apr 2015 06:55
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/10753

Actions (login required)

View Item View Item