This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Firdaus, Fitria Ika (2013) ANALISIS PUTUSAN NO. 202-PID.B-2012-PN.MKT PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PERSEPEKTIF FIQIH JINAYAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
cover.pdf Download (790kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (475kB) | Preview |
|
|
Text
daftarisi.pdf Download (728kB) | Preview |
|
|
Text
babi.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
babii.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
babiii.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
babiv.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
babv.pdf Download (299kB) | Preview |
|
|
Text
daftarpustaka.pdf Download (297kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bersifat lapangan yang berjudul ANALISIS PUTUSAN NO. 202-PID.B-2012-PN.MKT PERIHAL PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM PERSEPEKTIF FIQIH JINAYAH. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202-Pid.B-2012-PN Mkt menurut fiqih jinayah? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1?
Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data yang yang bersifat umum yakni tentang hukuman pengguna narkotika dalam perspektif fiqih jinayah yakni ta zir kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang hukuman dalam putusan No. 202-Pid.B-2012.PN.Mkt. Pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan 1.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam meyelesaikan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto hakim memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehalibitasi sosial. Kalau dikaitkan dengan fiqih jinayah yaitu termasuk pada hukuman ta zir yang berwenang dalam menentukan hukumannya adalah ulil amri (hakim).
Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan, perlunya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang selama ini beredar begitu pesat. Dalam fiqih jinayah hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah hukuman ta zir yakni hukuman yang diberikan oleh ulil amri, ulil amri dalam memberikan hukuman tidak boleh melebihi ketentuan syara. Sedangkan penyalahgunaan narkotika kalau dikaitkan dengan jarimah ta zir adalah jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Sahid | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Jinayah | ||||||
| Keywords: | Narkotika Golongan 1; Fiqih Jinayah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 12 Feb 2014 | ||||||
| Last Modified: | 13 Apr 2015 07:31 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/11202 |
Actions (login required)
 |
View Item |
