This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Suyadi, Suyadi (2013) PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANGIL. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (947kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (413kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (742kB) | Preview |
|
|
Text
Bab1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab4.pdf Download (860kB) | Preview |
|
|
Text
Bab5.pdf Download (326kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul Penerapan hak ex officio hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penerapan hak ex officio hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil, dan Bagaimana analisis yuridis penerapan hak ex officio hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil.
Penelitian ini termasuk penelitian field reserch, serta pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang meliputi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil, dan sumber data sekunder berasal dari kepustakaan serta dokumen dokumen yang telah tersedia yang sesuai dengan penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis.
Hasil penelitian menyimpulkan, pertama setiap perkara cerai talak hakim Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak ex officio nya dengan mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak paska perceraian kepada mantan istri, kecuali istri dinyatakan nusyuz oleh majelis hakim, dan salah satu pihak tidak hadir disini adalah istri sehingga diputus dengan verstek, kedua Bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Bangil baik yang secara ex officio menghukum pemohon untuk membayar mut ah dan iddah kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium res judikata pro veritate habetur yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, mut ah dan iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak yang tidak dituntut oleh istri, hakim hendaknya menggunakan hak ex officio atau memberi nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak atau membuka ruang rekopensi demi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Akhirnya keyakinan hakimlah yang menentukan perlu dan tidaknya penerapan hak ex officio untuk menetapkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan hak-hak paska perceraian seperti mut ah, iddah yang tidak dituntut oleh termohon istri. Saran penulis walupun putusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara, namun putusan hakim harus merefleksikan nilai dasar keadilan (veliditas filosofis), kepastian hukum (veliditas yuridis), dan manfaat (veliditas sosiologis).
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: H.M.Dahlan Bishri, L.C,M.Ag | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan | ||||||
| Keywords: | Hak Ex Officio Hakim, Hak Istri, Cerai Talak | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 18 Feb 2014 | ||||||
| Last Modified: | 07 Apr 2015 02:06 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/11276 |
Actions (login required)
 |
View Item |
