This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Anggraini, Rooza Meilia (2014) IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KAMPUNG IDIOT DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO : DITINJAU BERDASARKAN PERDA KAB.PONOROGO NO.06 TAHUN 2006 DAN FIKIH SIYASAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (323kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (289kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (353kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (370kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (104kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan judul “Implementasi Pemilihan Kepala Desa Di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo (Ditinjau Berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo No.6 Tahun 2006 Dan Fikih Siyasah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No.6 Tahun 2006 dan juga ditinjau berdasarkan kaidah-kaidah dalam fikih siyasah.
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari: Data primer yang merupakan sumber data utama, diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa terpilih, warga desa setempat, dan dokumentasi pelaksanaan Pilkades. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pilkades. Setelah data diperoleh, kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penggambaran proses pelaksanaan Pilkades yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa kembali dengan metodologi deduktif yaitu untuk mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus yang terjadi dalam Pilkades.
Pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo dilaksanakan seperti halnya desa-desa lain di Kabupaten Ponorogo, namun pada tahap awal pelaksanaan pilkades, yaitu pada tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap ada beberapa warga desa yang sudah berusia tujuh belas tahun yang seharusnya memiliki hak pilih, tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap dengan alasan yang bersangkutan adalah warga disabilitas yang sudah sangat tua dan sangat kecil kemungkinan dia akan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Perda Kab Ponorogo No.6 Tahun 2006, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, karena semua WNI yg sudah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah maka ia sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu. Namun dalam fikih siyasah, hal tersebut sudah sesuai karena warga disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak atas suatu hal.
Kebijakan Panitia Pemilihan Pilkades hendaknya memberikan hak yang sama terhadap seluruh Penduduk Desa baik yang berkebutuhan khusus atau tidak untuk memiliki hak memilih dalam Pemilu.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Sukamto | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam Masyarakat Islam |
||||||
| Keywords: | Fikih Siyasah; Pemilihan Kepala Desa | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Rini Wahyuningsih------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 27 Feb 2015 02:04 | ||||||
| Last Modified: | 27 Feb 2015 02:04 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1198 |
Actions (login required)
 |
View Item |
