This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fatimah, Siti (2014) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 69/PDT.P/2013/PA.MLG TENTANG PENGAJUAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (31kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (243kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (283kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (235kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (19kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (112kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bersifat dokumenter (document research) yang membahas tentang ‚Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur‛. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.
Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dengan menelaah penetapan dan wawancara hakim di PA kota Malang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon, meskipun yang mengajukan adalah orang tua (ayah kandung) yang mampu dan cakap hukum dari anak yang berumur 15 tahun atau masih di bawah umur yang secara yuridis (pasal 47 UU No.1 Tahun 1974), seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan karena orang tua otomatis adalah wali bagi anaknya selama kekuasaannya tidak dicabut oleh pengadilan. Begitupun menurut pendapat para ulama mazhab bahwa wali anak kecil adalah ayahnya serta dalam KHI pasal 107 ayat 3 dan 4 yang juga menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya. Namun, dalam mengabulkan permohonan tersebut, hakim mempunyai pertimbangan tersendiri, yaitu memberikan kemanfaatan serta kepastian hukum kepada pemohon agar bisa melangsungkan transaksi jual beli dihadapan notaris.
Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh di atas, hendaknya kepada hakim agar lebih teliti dalam menetapkan suatu perkara sehingga tidak terkesan menyalahgunakan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kepada pemerintah agar membuat peraturan khusus terhadap perwalian atas orang tua kandung agar tidak perlu mengajukan permohonan ke pengadilan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Moh. Hatta | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Hukum Islam; Pengadilan Agama; Perwalian Anak Di Bawah Umur | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 05 Mar 2015 02:43 | ||||||
| Last Modified: | 05 Mar 2015 02:43 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1313 |
Actions (login required)
 |
View Item |
