Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan hutang berupa Akta Kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sa'diyah, Ulfa (2016) Tinjauan hukum Islam terhadap jaminan hutang berupa Akta Kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ulfa Sa'diyah_C72211141 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, interview dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menentukan data tentang Jaminan Hutang Berupa Akta Kelahiran Anak Di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Praktek jaminan hutang berupa akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sah menurut hukum Islam. Karena dari syarat barangnya tidak terpenuhi yaitu barang ini tidak memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara’ dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan ija>b qa>bul tersebut dirasa bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan ija>b qabu>l mereka tidak ada unsur asas suka sama suka, melainkan karena terpaksa. Baik Rahin dan Murtahin dengan tata cara akad hutang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena batal demi hukum membawa anak dalam kasus piutang ini. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada Rahin dan Murtahin, ketika melakukan akad hutang piutang dengan jaminan (gadai) baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebaiknya jangan sampai terjadi wanprestasi karena akan merugikan sepihak. Dan untuk jaminanya sebaiknya jangan sampai anak dijadikan pelunasan, agar tidak mengganggu psikis anak. Selanjutnya bagi peneliti-peniliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.