This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dewantara, May Ovianto (2016) Kebebasan Beragama di Indonesia Studi Kasus Uu No. 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / Atau Penodaan Agama dalam Perspektif Nalar Publik John Rawls. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (800kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (537kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (617kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (444kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (471kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (433kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (529kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (517kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 6.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (412kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimana perspektif John Rawls terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bingkai kenegaraan, bagaimana UU No. 1/PNPS/1965 mengakomodir nalar masyarakat Indonesia berdasarkan gagasa nalar publik John Rawls terkait dengan praksis kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Data penelitian dihimpun melalui pembacaan laporan tahunan lembaga-lembaga penelitian dan klarifikasi terhadap pihak berwenang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Setelah data diperoleh kemudian dianalisa dengan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut perspektif John Rawls praksis kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terdapat banyak permasalahan. Utamanya ketidakadilan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, inkosistensi penegakan hukum membuat kondisi penjaminan terhadap hak tersebut semakin sulit dicapai. Dengan prinsip kebebasan yang setara dalam berkeyakinan yang ditawarkan John Rawls menjembatani kembali pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sedangkan studi kasus terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama belum terakomodir dengan baik. Hal ini terbukti atas upaya tindak kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok keagamaan tertentu dengan memanfaatkan konstitusi yang ada seperti halnya yang terjadi pada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Berdasarkan nalar publik masyarakat Indonesia, UU No. 1/PNSP/1965 tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang mana tujuannya sebagai penjaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan melainkan dijadikan menghukumi keyakinan orang lain.
Senada dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak-pihak yang terkait disarankan Pertama, perlu peninjauan kembali terhadap UU No. 1/PNPS/1965 apakah masih cukup relevan dengan kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Kedua, negara semestinya bertanggungjawab atas inkonsistensi penegakan hukum. Ketiga, senantiasa meningkatkan penegakan keadilan yakni HAM (Hak Asasi Manusia). Keempat, peneliti berharap ada banyak peneliti yang berniat untuk membahas persoalan ini kembali dengan pendekatan serta data-data yang lebih akurat.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Perbandingan Agama Perbandingan Agama |
||||||||
| Keywords: | Kebebasan Beragama; Penodaan Agama | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Perbandingan Agama | ||||||||
| Depositing User: | Dewantara May Ovianto | ||||||||
| Date Deposited: | 30 Aug 2016 02:14 | ||||||||
| Last Modified: | 11 Nov 2019 04:37 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/13625 |
Actions (login required)
 |
View Item |
