This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Indawati, Uswati (1995) Tinjauan hukum Islam terhadap sumpah jabatan presiden. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (868kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (604kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (880kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (320kB) | Preview |
Abstract
Presiden yang telah dipilih dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian melakukan sumpah jabatan. Sumpah jabatan tersebut adalah merupakan janji Presiden sebagai Mandataris MPR terhadap seluruh rakyat untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian sumpah adalah merupakan kesanggupan untuk mentaati atau untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan sumpah jabatan tersebut, maka kedudukan Presiden atau Wakil Presiden baru sah untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Sumpah tersebut di dalam Islam dinamakan bai’at. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana diskripsi sumpah jabatan Presiden tersebut menurut Undang-undang. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sumpah Jabatan Presiden. Teknik Pengumpulan Data dari pembahasan ini adalah; 1). Dengan Pengamatan (Observasi) dengan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan menelaah) peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. 2). Analisa data Historis, yakni upaya mengungkapkan data dengan cara menganalisa latar belakang historis suatu kasus yang dipelajari. 3). Riset Kepustakaan, yakni data yang diperoleh dengan jalan study penelitian terhadap berbagai macam buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dalam pengolahan data dipergunakan Metode Induktif, Metode Diskriptif dan Metode Komparatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Di dalam Undang-undang Dasar 1945 ada aturan yang pasti tentang sumpah jabatan Presiden yaitu pasal 9 Undang-undang Dasar 1945. Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2). Sumpah jabatan bagi Presiden itu dibenarkan oleh Hukum Islam, baik mengenai cara dan isi Sumpah Jabatan tersebut.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||||
| Keywords: | Hukum Islam; Kepemimpinan; Sumpah Jabatan | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah | ||||||||
| Depositing User: | Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||||
| Date Deposited: | 07 Nov 2016 03:01 | ||||||||
| Last Modified: | 01 Apr 2020 07:34 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/14238 |
Actions (login required)
 |
View Item |
