This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Supriyono, Supriyono (1995) Studi tentang Pedagang Kaki Lima ( PK - 5) di Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Kodya Dati II Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (302kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (171kB) | Preview |
Abstract
Dalam hubungan perizinan usaha bagi pedagang kaki lima (PK – 5) merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju kepada tata tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran sasaran pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan, untuk itu ketentuan dan prosedur perizinan usaha di bidang perdagangan bagi pedagang kaki lima (PK – 5) yang sekarang ini bersumber pada peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surabaya nomer 15 tahun 1987 guna menunjang perkembangan sektor perdagangan dalam mewujudkan trilogi pembangunan.Memperhatikan tujuan dan fungsi usaha di bidang perdagangan sebagaimana diuraikan diatas maka pemerintah daerah menetapkan penyempurnaan ketentuan perijinan usaha bagi pedagang kaki lima (PK – 5) dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II surabaya tentang perizinan yang disempurnakan di bidang usaha perdagangan kecil. Lembaran daerah dimaksud merupakan penyempurnaan dari peraturan daerah tingkat II surabaya nomer 1 tahun 1981 yang disahkan dengan keputusan gubenur tanggal 13 Nopember 1981 dan diundangkan dalam lembaran daerah tanggal 20 Januari 1982 nomer 1/B tentang pemungutan uang leges.Bagi PK 5 yang melanggar perda No. 15 Tahun 1987 di kelurahan barata jaya kec. Gubeng kadya dati II surabaya sanksinya adalah berupa pencabutan kembali SIUP dan fasilitas yang di tempati berjualan dinyatakan tidak berlaku atau dilakukan pembongkaran stand.Pemberian sanksi bagi PK 5 yang melanggar perda No. 15 tahun 1987, bila ditinjau menurut hukum islam adalah tidak ada penyimpangan penyimpangan dari norma norma/aturan aturannya, karena sanksi yang diberikan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi PK 5 sendiri.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||||
| Keywords: | Studi; Pedagang Kaki Lima | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
| Depositing User: | Users 3213 not found. | ||||||||
| Date Deposited: | 09 Jan 2017 01:45 | ||||||||
| Last Modified: | 06 Apr 2020 03:46 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/14750 |
Actions (login required)
 |
View Item |
