This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Zainuddin MZ., Muhammad (2014) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KPU DALAM MENETAPKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (269kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (228kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (214kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (69kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (52kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008 dan pandangan fikih siyasah terhadap wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut
Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.
Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah; Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelengara pemilu yang berifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan oleh KPU adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Jika melihat dari salah satu tugas dan kewengan lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka
tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewengan untuk melakukan seleksi terhadap calon presiden dan wakil presiden calon peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Jika melihat secara keseluruhan dengan perspektif fikih siyasah mengenai tugas dan kewenangan KPU di dalam melakukan seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip
atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga Ahlul Halli Wal
Aqdi. Dimana lembaga tersebut berarti melonggarkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi adalah
lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).
Dari uraian di atas, sesungguhnya ada satu poin penting yang ingin ditegaskan oleh penulis, yaitu bahwa saat ini kita sebagai seorang muslim dihadapkan pada dua hal yang
penting untuk selalu dijadikan pertimbangan yakni bahwa kita harus berpegang teguh pada Syariat Allah; dan disaat yang sama kenyataan masa kini yang juga menuntut kita untuk
dapat menyesuaikan diri dengan segala perkembangannya. Kedua hal ini jelas harus kita jalani dengan seimbang. Itulah sebabnya, keteguhan kita pada Syariat Allah seharusnya tidak menghalangi kita untuk beradaptasi dengan zaman manapun, sebab pada dasarnya Syariat Islam memberikan kita ruang untuk itu
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | Moh. Fathoni Hasyim | ||||||
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Fikih > Fikih Jinayah Hukum Islam |
||||||
Keywords: | Fikih Siyasah; KPU | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
Depositing User: | Users 18 not found. | ||||||
Date Deposited: | 09 Apr 2015 03:54 | ||||||
Last Modified: | 09 Apr 2015 03:54 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1655 |
Actions (login required)
View Item |