This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fauziah, Nur Laeli (2014) PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI KEPADA KPK : KOMPARASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (239kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (46kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (299kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (242kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (641kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (189kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (38kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang Melaporkan Diri kepada KPK (Komparasi antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah)”. Penelitian
ini untuk menjawab dua masalah, 1. Bagaimana penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada KPK berdasarkan hukum positif dan fikih jinayah? 2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan fikih jinayah tentang gratifikasi dan penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada KPK?
Analisis data dilakukan dengan metode komparatif yaitu mengomparasikan mengenai penghapusan pidana gratifikasi perspektif hukum positif dan fikih jinayah untuk dianalisis dan diketahui persamaan dan perbedaan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penghapusan Pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Pasal 12 C UU 31/1999 jo. UU 20/2001
mengindikasikan adanya kelemahan dalam hukum pidana materiil, yaitu penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujud prosedur administrasi ketika melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam fikih
terdapat metode yang dinamakan sadd al-dzari’ah, yaitu upaya preventif agar tak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga yang belum
dilakukan.Persamaan hukum positif dan fikih jinayah pada gratifikasi kepada pejabat negara terletak pada hukumnya yakni kedua sumber hukum tersebut samasama melarang tindakan gratifikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada
hukuman dan implikasi yang di berikan terhadap penerima gratifikasi pada waktu melaporkan maupun tidak melaporkannya kepada KPK.
Sejalan dengan kesimpulan tersebut hendaknya Pemerintah perlu mengatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme atau prosedur dan status dari penerima gratifikasi yang melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kalangan akademisi, lembaga peneliti korupsi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang geraknya di bidang penegakan hukum perlu mengadakan seminar atau dalam bentuk simposium dengan pokok persoalan bagaimana mencegah gratifikasi dan suap di kalangan pejabat negara yang ideal menurut pandangannya masing-masing serta efektivitasnya
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Muh. Fathoni Hasyim | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Jinayah Fikih > Fikih Perbandingan Hukum Islam |
||||||
| Keywords: | Gratifikasi; Hukum Positif; Fikih Jinayah | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Users 18 not found. | ||||||
| Date Deposited: | 09 Apr 2015 04:07 | ||||||
| Last Modified: | 09 Apr 2015 04:07 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1657 |
Actions (login required)
 |
View Item |
