Larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; analisis terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 dari perspektif konstitusi Indonesia dan hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suzaini, Achmad (2012) Larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; analisis terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 dari perspektif konstitusi Indonesia dan hukum Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (246kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (432kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (528kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (511kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (879kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (143kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas maraknya sikap diskriminatif terhadap jemaat Ahmadiyah. Setelah meletus tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah pada tanggal 28 Februari 2011 Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Menilik latar belakang tersebut maka penulis mengajukan dua rumusan masalah: pertama bagaimana pandangan konstitusi Indonesia terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)?. Hasil penelitian dari perspektif konstitusi Indonesia pertama isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tantang kebebasan beragama dan HAM. Kedua SK bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketiga hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sedangkan dari perspektif hukum Islam pertama SK tersebut bertentangan dengan al Qur’an dan As Sunnah. Kedua berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog public dengan menggunakan nara sumber dari JAI yang difasilitasi pemerintah dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Suzaini, AchmadUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Keywords: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah
Depositing User: Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 12 May 2017 01:21
Last Modified: 12 May 2017 01:21
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/16879

Actions (login required)

View Item View Item