Tinjauan hukum Islam tentang hak presiden dalam memberikan grasi terhadap pidana mati

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faizi, Hasan (1997) Tinjauan hukum Islam tentang hak presiden dalam memberikan grasi terhadap pidana mati. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (156kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (257kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (276kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (443kB) | Preview
Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/16956

Abstract

Grasi merupakan sebagian dari beberapa hak atau kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Presiden adalah kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi di bawah majelis permusyawaratan rakyat. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab berada ditangan presiden. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pengertian grasi serta apa pula dasar hukumnya ? Bagaimanakah realisasi kekuasaan Presiden Repblik Indonesia dalam mernberikan grasi terhadap pidana mati ? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak Presiden Republik Indonesia, dalam memberikan grasi terhadap pidana mati ? Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumbernya kemudian dianalisa secara komparatif, dibandingkan untuk mengambil suatu kesimpulan. Dengan akhir pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian grasi merupakan sebagian hak prerogatip (hak istimewa) Presiden Republik Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana, baik pidana atau tindak pidana yang berkenaan dengan qishas, hudud, ta'zir (istilah dalam hukum pidana Islam) maupun jenis kejahatan (istilah dalam KUHP) dapat diberi ampunan oleh kepala negara yang disebut dengan istilah grasi. Pemberian grasi (ampunan) o1eh kepala negara menurut hukum pidana Islam diperbolehkan baik yang berkenaan dengan pidana hudud, qishas-diyat lainnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Faizi, Hasan--UNSPECIFIED
Subjects: Grasi
Hukum Islam
Keywords: Hak presiden; memberikan grasi; pidana mati
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 18 May 2017 04:34
Last Modified: 08 Dec 2017 10:17
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/16956

Actions (login required)

View Item View Item