Analisis yuridis terhadap penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Prasetyo, Hendro (2012) Analisis yuridis terhadap penolakan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hendro Prasetyo C01208068 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimaan penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya, bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah?. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang dihimpun di analisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dari hasil penelitin menyimpulkan bahwa penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah teeletak pada hukum formilnya yaitu mengenai perkara yang diajukan oleh pemohon telah lewat masa beracaranya atau kadaluarsa. Analisis yuridis terhadap penolakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 395/Pdt.G/2011/PTA Surabaya mengenai pertimbangan hukum hakim PA Banyuwangi putusan Nomor: 806/Pdt.G/2009/PA Banyuwangi tentang pembatalan hibah, hakim dalam hal ini hanya merujuk pada undang- undang 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat 1 akan tetapi berdasarkan fakta yang ada yang telah diajukan oleh penggugat seharusnya hakim bisa mempertimbangkan pasal 7 ayat 3 karena memang pemohon melakukan pengajuan banding dengan beracara secara prodeo.