Tinjauan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauzi, Ach. (2012) Tinjauan hukum Islam terhadap aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ach. Fauzi C02207140 ok.pdf
Download (14MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17166

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan? Bagaimana dampak dari pola penentuan harga tembakau milik petani di Pamekasan terhadap para petani? Bagaimana aspek maslahah peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan? Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten Pamekasan. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola piker induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau yang dituangkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau Madura sebagai pola penentuan harga tembakau di Pamekasan. Namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan tentang karakteristik tembakau dan nominal harga sehingga terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dengan menentukan harga berdasarkan kualitas tembakau yang mereka tentukan sehingga terjadi monopoli tertentu dan persaingan pasar yang tidak sehat. Peran pemerintah dalam penentuan harga tembakau di Pamekasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tidak ada aturan nas yang mengatur secara jelas namun faktor yang dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga menurut kesepakatan ulama adalah al-maslahah al-mursalah. Oleh karena itu, peran pemerintah tersebut belum mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak pelaku pasar tembakau sehingga aspek maslahah peran pemerintah tersebut belum dirasakan oleh banyak pihak.