This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Wafda, Hayyinatul (2014) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM OLEH KEPALA KUA TANPA UPAYA MENGHADIRKAN WALI NASAB : STUDI KASUS DI KUA DIWEK JOMBANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (236kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (261kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (325kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (142kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (98kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (105kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab : Studi Kasus di KUA Diwek Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab.
Data penelitian disajikan dengan deskriptif analisis untuk menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif sehingga memberikan pemahaman yang konkrit dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, berangkat dari teori-teori tentang wali hakim kemudian melihat data dan fakta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, menganalisisnya yaitu mengaitkan fakta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab dengan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur atau tata cara permohonan wali hakim beserta penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga kasus penetapan wali hakim di KUA Diwek Jombang, masih ada beberapa alasan yang tidak bisa dibenarkan. Seharusnya kepala KUA Diwek lebih berhati-hati dan teliti dalam menghadapi kasus penetapan wali hakim, sehingga masyarakat tidak meremehkan perihal wali hakim ini. Seperti halnya pada kasus ketiga, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika wali nikah enggan menikahkan atau ad{al, maka hakim lah yang berhak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan demikian.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka sebagai kepala KUA hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama dalam memeriksa alasan permohonan menikah dengan wali hakim. Dengan itu, maka diharapkan tidak akan terjadi lagi penyelewengan baik terhadap syariat Islam maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, baik calon pengantin, keluarga, atau masyarakat secara umum untuk lebih memperhatikan dan memahami dengan baik prosedur yang berlaku menurut hukum positif dan hukum Islam.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Mohamad Budiono | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan | ||||||
| Keywords: | Wali Hakim; Wali Nasab | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Yuhyil Ayda------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 16 Apr 2015 08:52 | ||||||
| Last Modified: | 16 Apr 2015 08:52 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1907 |
Actions (login required)
 |
View Item |
