Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau nomor 5 tahun 2016 tentang kewajiban mengikuti kursus pra nikah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Firdaus, Zahrotul (2017) Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau nomor 5 tahun 2016 tentang kewajiban mengikuti kursus pra nikah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cover.pdf Download (6MB)
Preview	Text Abstrak.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Bab 3.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Bab 4.pdf Download (1MB)
	Text Bab 5.pdf Download (484kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (493kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 tahun 2016 tentang kursus pra nikah. Data penelitian berasal dari peraturan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau No 5 Tahun 2016 tentang kursus pra nikah serta dari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan kursus pra nikah. Data selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang kursus pra nikah mengandung maslahah mursalah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kursus tersebut para calon suami dan istri sudah memiliki bekal yang banyak untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari. Sebab lainnya ialah para calon suami dan istri semakin mantap untuk segera menikah karena mendapat banyak ilmu dan motivasi dalam kursus pra nikah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Program ini juga mengandung unsur menghindari atau menolak kerusakan. Di antara dampak perceraian ialah kenakalan remaja, tindak kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga dampak tersebut bisa dihindari dengan adanya pengetahuan yang banyak mengenai kehidupan rumah tangga, khususnya hak dan kewajiban suami istri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak-pihak tertentu disarankan: Pertama, peraturan ini diharapkan bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Peraturan ini juga diharapkan bisa menjadi program unggulan kementerian tertentu, sehingga kedepannya bisa dijadikan peraturan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kedua, fungsi BP4 yang ada di KUA-KUA lebih ditingkatkan lagi, mengingat lembaga ini merupakan ujung tombak dari lembaga konsultasi yang menangani masalah keluarga dan rumah tangga. Ketiga, pihak-pihak terkait yang ada di lingkup Kabupaten Rokan Hulu harus menjalin hubungan yang lebih intens agar program ini lebih mudah dan lebih produktif untuk dilaksanakan.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Firdaus, Zahrotul zahrotulfirdaus14@gmail.com UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum Islam Nikah
Keywords:	Hukum Islam; peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016; kursus pra nikah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Firdaus Zahrotul
Date Deposited:	10 Nov 2017 07:17
Last Modified:	21 Mar 2018 04:44
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/21159

Actions (login required)

View Item