Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim tentang pembebanan mut'ah Rp. 100.000.000,00 dalam permohonan cerai talak: studi kasus putusan Pengadilan Agama Gresik nomor:507/PDT.G/2015/PA.GS

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputra, Achmad Bagus (2017) Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim tentang pembebanan mut'ah Rp. 100.000.000,00 dalam permohonan cerai talak: studi kasus putusan Pengadilan Agama Gresik nomor:507/PDT.G/2015/PA.GS. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img]
Preview
Text
Cover.pdf

Download (737kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Abstrak.pdf

Download (945kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Isi.pdf

Download (668kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 1.pdf

Download (827kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 2.pdf

Download (706kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 3.pdf

Download (785kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 4.pdf

Download (745kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab 5.pdf

Download (662kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (660kB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Pembebanan Mut‘ah Rp.100.000.000,00 dalam Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 507 PDT.G/2015/PA.GS)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507 PDT.G/2015/PA.GS? dan Bagaimana Tinjauan hukum islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507 PDT.G/2015/PA.GS? terhadap Pemohon (suami) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami, pengabdian istri kepada suami selama ±34 tahun, kemampuan suami serta kelayakan dan standar hidup minimal sehari-hari. Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS tersebut sama dengan ijtihad para Imam mazhab fiqh, dalam hal menjadikan kondisi ekonomi suami sebagai penentu besaran mut‘ah. Akan tetapi berbeda dalam hal tidak dipertimbangkannya kemampuan suami untuk membayar mut‘ah secara langsung, sehingga menyebabkan suami merasa keberatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan besaran mut‘ah seyogyanya lebih mengedepankan asas keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan hak-hak istri. Selain itu, hakim juga bisa membuat inovasi dengan menetapkan ikrar talak baru dapat dilakukan setelah pembayaran mut‘ah ataupun nafkah iddah dilaksanakan, dengan demikian hak-hak istri menjadi terjamin.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Saputra, Achmad Bagussaputrabagus284@gmail.comUNSPECIFIED
Subjects: Hukum Islam
Hukum Islam > Perkawinan
Keywords: Hukum Islam; mutáh; cerai talak
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Saputra Achmad Bagus
Date Deposited: 14 Nov 2017 03:58
Last Modified: 14 Nov 2017 03:58
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/21262

Actions (login required)

View Item View Item