Artikulasi politik Muhammadiyah di era reformasi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Halid, ldham (2009) Artikulasi politik Muhammadiyah di era reformasi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Idham Halid_E34205002.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21968

Abstract

Skripsi ini adalah merupakan basil penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah di atas, dengan menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data dan juga dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah pergumulan politik Muhammadiyah ditandai dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam kancah politik praktis ditunjukkan oleh tiga pola hubungan. Pertama, berupa keterlibatan Muhammadiyah secara formal organisasi dan langsung sebagaimana yang dilakukan dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan menjadi anggota istimewa sejak tahun 1945 hingga tahun 1959. Kegiatan politik serupa juga dilakukan ketika Muhammadiyah membidani Partai Muslimin Indonesia pada awal Orde Barn. Kedua, yaitu dalam bentuk keterlibatan personal dan bersifat tidak langsung yang ditandai dengan keterlibatan tokoh-tokoh atau elit Muhammadiyah dalam bentuk mendirikan partai politik atau terlibat langsung dalam kegiatan politik di partai politik atau pemerintahan seperti yang dimulai oleh Ahmad Dahlan ketika aktif dalam Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), Parmusi, dan pada era reformasi dalam Partai Amanat Nasional (PAN), selain partai partai politik lainnya. Ketiga, berupa hubungan netral dalam arti Muhammadiyah berusaha memelihara "jarak yang sama" dengan segenap kekuatan politik, tidak memilih hubungan organisatoris maupun berafiliasi dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik manapun. Pola netralitas ini berlaku sejak tahun 1971 berdasarkan Khittah Muhammadiyah hasil Muktamar di Ujung Pandang. Berdasarkan hasil penelitian itu juga disimpulkan bahwa artikulasi politik Muhammadiyah di era reformasi dengan mengeluarkan suatu kebijakan politik Muhammadiyah menyangkut pemilihan Presiden 2004 adalah merupakan dukungan terhadap Amien Rais untuk mengagendakan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden 2004, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa, umat Islam, dan persyarikatan sesuai dengan khittah perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap menjalankan fungsinya, sebagai organisasi kemasyarakatan untuk menjadi sarana penyalur aspirasi bagi anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia, dan ikut berperan dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyafakat pancasila berdasarkan UUD 1945.