This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mahmudah, Nurul (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GORONTALO DALAM PERIZINAN PERKARA POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (511kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (359kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (279kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (319kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan? Dan bagaimanaanalisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi PNS tanpa surat izin atasan?
Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Pelaksanaan poligami olehPegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu boleh mempunyai istri lebih dari satu jika mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatursecara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim melakukan hal ini sebagai salah satu cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian/kebebasan hakim yang telah ditentukan dalam kekuasaan hakim yang ada dalam Undang-undang no 48 tahun 2009.Salah satu syarat dalam kekokohan Negara hukum yaitu kekuataan kehakiman yang merdeka. Namun menurut beberapa hakim lainnya, Meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim mengetahui maslahat bagi termohon yang notabene PNS, Perlunya mendukung pemerintah untuk menegakkan Peraturan pemerintah yang telah diatur untuk PNS adalah salah satu cara menegakkan hukum, jika terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengeyampingkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan pemerintah ini pastinya akan selalu dilanggar oleh PNS. Karena dalam prakteknya, Tidak semua PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah mendapat sanksi yang ditetapkan
Dari kesimpulan diatas disarankan Peraturan Pemerintah tentang syarat berpoligami yang dibuat seharusnya tidak bertolak belakang dengan peraturan dalam pengadilan agama yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan karena keremehan pegawai negeri sipil atas disiplin yang telah dibuat, Dan proses persidangan dalam Pengadilan agama tidak perlu ditunda-tunda karena adanya alasan yang berkaitan dengan perbedaan standart peraturan dilegalkannya poligami antara standart peraturan pemerintah dan standart peraturan pengadilan agama
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Suis Qaim Abdullah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam Poligami |
||||||
| Keywords: | Analisis Yuridis; Hukum Islam | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Rini Wahyuningsih------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 08 Sep 2015 08:13 | ||||||
| Last Modified: | 21 Sep 2015 07:35 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2254 |
Actions (login required)
 |
View Item |
