Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap undang-undang pembagian royalti Minerba

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayat, Muchammad Ainul (2018) Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap undang-undang pembagian royalti Minerba. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muchammad Ainul Hidayat_C75214022.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dengan obyek penelitian ialah Undang-Undang mengenai Mineral dan Batubara, dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana ketentuan royalti dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba ? dan Bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap kebijakan royalti yang ada di indonesia ? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang royalti pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembagian royalti pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan alam pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk royalti yang isi perundang-undangan ditentukan oleh pemerintah dalam arti luas atas dasar kepentingan rakyat. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat dimana kepentingan mengenai pengelolaan lebih cenderung terhadap pemodal asing. Menurut siyasah dusturiyah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah mengenai mineral dan batubara tidaklah berjalan dengan baik. amanat konstitusional yakni Al-Qur’an maupun sunnah bahwasannya kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan dalam menetapkan suatu hukum haruslah berdampak pada kemaslahatan umat. Menurut hukum positif hal tersebut melanggar kaidah perundang-undangan tertinggi yakni UUD NRI 1945 yang terletak dalam pasal 33. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka lembaga legislatif harus memperhatikan isi pembahasan undang-undang untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional serta memperhatikan kebijakan pemerintah supaya berhati-hati dalam memutus suatu perkara hukum yang dapat menimbulkan keseimbangan perekonomian negara terganggu.