Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi penjualan kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aisyah, Nurul Nur (2010) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi penjualan kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nurul Nur Aisyah_C02205152.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research). Penelitian .ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana sistem pemberian komisi penjualan kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya? (2) Bagaima_na tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian komisi penjualan kepada SPG Konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya? Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara/ interview, dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di PT. Arina Multikarya terdapat dua bentuk komisi, yait u komisi berupa prosentase penjualan dan komisi berupa insentif. Kedua komisi tersebut tercantum dalam perjanjian kerja antara PT. Arina Multikarya dengan para SPG Konicare dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dari kedua komisi tersebut di atas, perusahaan hanya memberikan ketentuan prosentase saja, sedangkan komisi insentif tidak diberikan oleh perusahaan. Alasan perusahaan hanya memberikan komisi prosentase karena perusahaan hanya melihat penjualan para SPG yang sudah memenuhi omset penjualan saja, selebihnya jumlah penjualan yang lain perusahaan tidak menghit ung. Dengan demikian, perusahaan telah menyalahi perjanjian karena perusahaan tidak memberikan komisi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Adapun hukum Islam mengenai praktek pemberian komisi kepada SPG konicare di PT. Arina Multikarya Surabaya adalah tidak boleh, karena bertentangan dengan syara' yaitu upah tidak diberikan sesuai dengan hasil kerja para karyawan. Dalam menetapkan upah yang harus diterima oleh karyawan haruslah dilandasi dengan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, akad dalam PT. Arina Multikarya bertentangan dengan prinsip suka sama suka dalam melakukan transaksi. Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada pihak Perusahaan seharusnya dalam memberikan upah komisi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. sehingga dapat tercipta hubungan yang saling mengunt ungkan antara karyawan dan pihak manajemen {perusahaan).