Tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 ditinjau dari Fiqih Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mulyono, Slamet (2009) Tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 ditinjau dari Fiqih Siyasah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Selamet Mulyono_C02304071.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23821

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 ditinjau dari fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pertama, Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 pada pilgub Jatim 2008. Kedua, Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penentuan kriteria black campaign dan sanksi yang diberikan oleh Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008. Data penelitian dihimpun melalui interview (wawancara) dan dokumenter, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama pelaksanaan pilgub Jatim 2008 dalam putaran pertama, Panwaslu Jatim terkait black campaign (kampanye hitam) tidak pernah/belum ada laporan yang disampaikan oleh tim Panwaslu karena pelanggaran terkait black campaign tidak bisa langsung ditangani sendiri oleh Panwaslu Jatim, harus ada laporan terlebih dahulu. Kasus black campaign sudah diketahui dengan ditemukan selebaran-selebaran yang isinya mendiskreditkan pasangan calon lainnya Akan tetapi Panwaslu Jatim melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan penarikan-penarikan selebaran dari khalayak ramai untuk menghindari terjadinya benturan antara massa pendukung di lapangan. Tugas dan wewenangnya Panwaslu Jatim mencerminkan perbuatan dalam menegakan prinsip keadilan, menyampaikan amanat dan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan Ahlul Halli wal Aqdi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli fiqih siyasah, kewajiban amar ma’ruf naahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. black campaign sendiri merupakan bagian dari pelanggaran kampanye yang bertentangan dengan undang-undang pemilu dan dapat dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap Ulil Amri sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 59. Hal ini disebabkan karena Undang Undang pemilu merupakan produk DPR, sedangkan DPR sendiri merupakan penjelmaan dari Ahlul Halli wal 'Aqdi karena di dalamnya terdapat berbagai macam kalangan profesi yang mewakili rakyat sehingga keberadaannya dapat disamakan dengan Ahlul Halli wal 'Aqdi. Mengenai sanksinya sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 sudah cukup untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum Islam sanksi tersebut merupakan sanksi ta 'zir. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu Panwaslu Jawa Timur lebih meningkatkan tugas dan wewenangnya agar pelanggaran-pelanggaran selama pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Jawa Timur 2008 khususnya black campaign dapat ditindak dengan pemberian sanksi yang tegas.