Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khasan, Akhmad Ali (2009) Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Akhmad Ali Khasan_C02205058.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan bagi siswa dan mahasiswa di Pondok Pesantren Haji Makhrus Putra Kediri? Skripsi bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktek kost makan di Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri atau dikenal dengan Istijrar yaitu, pengambilan sesuatu sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, yang mana harganya sudah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian terhadap praktek kost makan di Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif-verifikatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kost makan dalam pondok ada perbedaan antara pihak siswa dan mahasiswa, yang mana pihak mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengikuti praktek kost makan, dan juga ketika pada hari libur siswa diharuskan melunasi pembayaran walaupun jatah makan tidak diambil. Praktek Kost makan (Jstijrar) di pondok tidak sesuai dengan prinsip Syariah, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Konsumen No.8 Tahun 1999. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan terhadap, pengurus Pondok Pesantren Haji Makrus Putra Kediri yang mengelola kost makan, perlu mengembalikan uang siswa sesuai dengan hitungan hari libur.