Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009- 2014

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Razali, Ubed Bagus (2010) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009- 2014. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ubed Bagus Razali_C02304030.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/23844

Abstract

Skripsi ini ialah hasil penelitian lapangan (field reseach) untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009- 2014 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap mekanisme pembentukan alat kelengkapan tersebut? Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara atau interview dengan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dan Kepala Sub Bagian dan Risalah DPRD Kota Surabaya serta mencatat dokumen-dokumen DPRD Kota Surabaya yang berkaitan dengan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dan selanjutnya akan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dibentuk melalui 3 tahapan. Pertama, peresmian anggota dan Pimpinan Sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014. Lima puluh orang anggota dan pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya periode itu diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasarkan rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil perolehan suara Partai Politik dan perolehan suara calon anggota legislatif yang diperoleh di dalam pemilu legislatif tahun 2009. Kedua, pembentukan Fraksi. Pembentukan Fraksi dipimpin pimpinan sementara DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 yang terdiri atas 1 orang Ketua serta 1 orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 Partai Politik yang mendapat kursi terbanyak pertama dan kedua. Partai Politik yang dapat membentuk Fraksi adalah Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 sama dengan jumlah Komisi, yakni 4 orang anggota. Sedangkan, Partai Politik yang jumlah anggotanya kurang dari 4 orang wajib bergabung dengan anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Politik yang lain guna membentuk Fraksi Gabungan. Ketiga, penetapan rancangan peraturan tata tertib (tatib) serta pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-20 I 4 yang terdiri atas Pimpinan Definitif (1 Ketua dan 3 Waki l Ketua), Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, serta Badan Kehormatan. Penetapan rancangan peraturan tata tertib menjadi peraturan tata tertib sekaligus pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya dipimpin oleh Pimpinan Definitif yang sebelumnya telah diresmikan Gubemur Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan (SK). Alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 dibentuk dengan mengikuti urutan jumlah perolehan kursi Partai Politik yang didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009 lalu. Mekanisme pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 itu mencermikan suatu perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, karena mekanisme penetapan secara langsung berdasarkan urutan jumlah kursi Partai Politik ini dapat mencegah terjadinya money politics dan konflik internal antar sesama anggota DPRD Kota Surabaya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para pihak yang terlibat dalam proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014 terebut disarankan: Pertama, hendaknya pembentukan alat kelengkapan tidak tergesa-gesa sebelum ada perangkat hukum lain yang mengatur secara detail seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kedua, hendaknya rekomendasi untuk menjadi Pimpinan Definitif serta alat kelengkapan yang lain tidak diberikan kepada anggota yang bermasalah dan sedang menjalani proses hukum.