Akibat hukum dari kesalahan prosedur penangkapan oleh kepolisian menurut pasal 95 KUHAP dan hukum acara pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Harahap, Machfudz (2011) Akibat hukum dari kesalahan prosedur penangkapan oleh kepolisian menurut pasal 95 KUHAP dan hukum acara pidana Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Machfudz Harahap_C02304009.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (studi pustaka). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah akibat hukum dari salah tangkap oleh Kepotisiau menurut KUHAP? dan bagaimana perspektif hukum acara pidana Islam terhadap akibat hukum dari kesalahan tersebut? Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik Bibliografi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian terhadap data tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian, baik berupa data primer ataupun sekunder yang berbentuk buku-buku dan karya ilmiah. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau tenlakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Kesalahan prosedur yang dimaksud adalah apabila penangkapan terhadap seseorang tersangka tanpa ada surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi tentang identitas dan sekilas perihal tindak pidana yang dilakukan oleh petugas yang bersikap sewenang-wenang terbadap orang yang dianggap sebagai tersangka Dalam hukum acara pidana Islam, terdapat asas-asas hukum yang dijadikan landasan di dalam penegakan hukum yaitu asas praduga tak bersalah yang memili.ki pengertian bahwa setiap orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum pengadi\an membuktikan dan memberikan vonis bersalah. Selain itu juga ada asas tidak boleh ada keraguan didalam memberikan putusan, bagi aparatur kepolisian atau kehakim apabila ada keraguan yang beralasan muncul dalam dirinya mengenai orang yang dianggap melakukan tindak pidana harus berani membebaskannya. Dari basil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa salah tangkap yang sering terjadi didunia penegakan hukum di negara ini terjadi karena kurangnya profesionalitas apartur penegak hukum didalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dilapangan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya. Hasil dari Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga penegak hokum secara umum dan khususnya kepada ke 48- kepolisian agar aparatur penyidik atau polisi berpegamg teguh kepada UU dan kode etik di dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Sekaligus tetap memperhatikan HAM tersangka dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis supaya tidak teljadi kesalahan didalam memberikan sanksi hukum. Penulis juga berharap untuk penelitian pustaka ini dapat menjadi motivasi bagi para peneliti.