Pemberlakuan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok dalam kajian Fiqih Jinayah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lailufar, Yuyun Nikmatul (2011) Pemberlakuan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok dalam kajian Fiqih Jinayah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Yuyun Nikmatul Lailufar_C03207032.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan studi lapangan, untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 2008? dan Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap sanksi pemberlakuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008?. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan wawancara masalah pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif. Dari basil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tersebut adalah: Dalam KUHP tennasuk dalam tindak pidana pelanggaran. Namun dalam pemberlakuan sanksi peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 selama inihanya dapat dilakuan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin dan denda paling banyak Rp 50.000.000. Pemberlakuan sanksi administrasi berupa • denda nilai nominalnya uang di tentukan dalam persidangan oleh hakim. Untuk bukuman kurungan belum ada pelanggar yang dikenakan karena sudah diganti dengan denda sesuai dengan pasal 11 bab 9 dalam peraturan daerah kota Surabaya. Islam memandang dalam kajian fiqh jinayah sanksi Adm.inistrasi dan pidana dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tabun 2008 termasuk dalam Hukuman ta'zlr. Hukuman ta'z1r yang diberikan untuk pelanggar perda tersebut para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai dengan hukuman dial atau hudud.