Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan Kepres no. 174/ tahun 1999 tentang remisi dalam kasus pembunuhan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hariri, Muhammad (2010) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan Kepres no. 174/ tahun 1999 tentang remisi dalam kasus pembunuhan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Hariri_C03205021.pdf
Download (754kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaiman kategori kasus-kasus pembunuhan yang mendapatkan remisi menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku pembunuhan menurut Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan remisi bagi kasus pembunuhan. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan di analisis dengan teknik deskriptif analisis, kemudian menganalisis data yang tertata dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kepres No 174Tahun 1999 tentang remisi dalam kasus pembunuhan menurut hukum pidana Islam, bahwa: Pertama, tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan remisi, memiliki ketentuan- ketentuan, yaitu tindak pidana pembunuhan yang dengan masa hukuman sementara. Untuk masa hukuman seumur hidup dapat di ubah dengan pidana sementara, apabila sudah melalui prosedur yang berlaku. Kedua, pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan harus melalui proses di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini layak atau tidaknya tergantung dari tingkah laku Narapidana dan Anak Pidana untuk diberikan pengurangan masa tahanan. Ketiga, ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi sama halnya dengan pemaafan sebagai ganti dari qis}as} yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, dengan alasan adanya kesempatan orang untuk berbuat yang lebih baik dari sebelumnya, karena pemaafan adalah perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemegang otoritas pemberian remisi, disarankan agar kiranya Kepres No 174 Tahun 1999 tentang remisi dibuat acuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan memperbaiki diri sehingga pelaku pembunuhan dapat diterima oleh masyarakat luas.