Analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas Wali Ab’ad sebagai pengganti Wali Aqrab: studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safaa, Nur Lailatus (2018) Analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas Wali Ab’ad sebagai pengganti Wali Aqrab: studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nur Lailatus Safaa_C91214113.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? Data penelitian dihimpun melalui telaah pustaka, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menggambarkan data penelitian secara umum tentang pernikahan dan wali nikah menurut hukum Islam yang akan digunakan untuk menganalisis kasus penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab tidak bisa dibenarkan dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwa ketika wali nasab aqrab masih ada maka wali nasab ab’ad tidak boleh menggantikan posisinya. Kemudian penghulu menetapkan wali hakim tanpa melalui prosedur penunjukan wali hakim dengan alasan dalam hal pernikahan penghulu tidak diperbolehkan untuk mempersulit proses pernikahan karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka seharusnya sebagai seorang penghulu untuk memutuskan suatu ketetapan tidak hanya mengedepankan argumennya sendiri dalam memahami hukum yang berlaku, namun harus mempertimbangkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku disamping juga memperhatikan sikap hati-hati. Dengan itu diharapkan tidak akan terjadi lagi penyelewengan baik terhadap syariat Islam maupun terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.