Analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosih, Mat (2010) Analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Mat Rosih_C01303136.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah basil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Jatar belakang• terjadinya perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap Perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tersebut. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Deskriptif, yaitu mctode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkatagorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman konprehensif tentang perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Deduktif, yaitu mengemukakan dalam teori-teori atau dalil dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan terhadap kenyataan yang bersifat khusus dari basil penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa latar belakang perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terjadi antara Erfan dan Siti Hamlah. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki mengalami kekecewaan karena tidak pemah menduga (tidak ada pengetahuan sebclumnya) bahwa perempuannya mengidap penyakit gila. Dalam perkawinan ini tidak pernah terjadi hub\Ulgan suami istri. Pada kasus tersebut jumhur ulama' berpendapat suami memiliki hak Wltuk memilih antara meneruskan perkawinan atau mengakhiri dengan perceraian karena adanya aib yang dapat dijadikan sebab atau alasan perceraian. Dan apabila cerai dilakukan tanpa pemah terjadi jima' seperti halnya kasus tersebut maka perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan mahar. Mengenai unsur pcnipuan yang terdapat pada praktek pernikahan tcrsebut menjadi tanggungan wali pihak perempuan baik pertanggung jawaban dosanya ataupun kewajiban mcngembalikan mahar apabila tclah terbayarkan sebelumnya. Tapi mcnurut hemat peneliti berdasarkan fakta yang terjadi dan dalil-dalil yang ada seyogyanya pernikahan tersebut tidak diteruskan (cerai) karena sudah tidak mungkin untuk dipaksakan. Akhimya penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan landasan atau acuan kajian fiqh mlDlakahat, sehingga dapat n1emperkaya hazanah keilmuan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ahwal al-Syakhsiyah dan juga dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam penerapan nikah di masyarakat.