Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pondok pesantren: studi terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maskuri, Maskuri (2018) Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pondok pesantren: studi terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Maskuri_F18312048.pdf
Download (10MB) | Preview

Abstract

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ada kebijakan pengembangan pendidikan yang di dalamnya mengatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini, selain mengatur pendidikan lainnya. Ada empat rumusan, yaitu: pertama, bagaimana proses pembentukan Perda, kedua, bagaimana materi muatan pengembangan pendidikan, ketiga, bagaimana implementasi kebijakan SMK di lingkungan Pondok Pesantren, dan keempat bagaimana evaluasi dan dampaknya.Penelitian disertasi ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berkaitan dengan sistem, kelembagaan, peran aktor, proses, implementasi, dan evaluasi. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedang analisis yang dipakai adalah melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.Kesimpulan yang diperoleh adalah, Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan usul prakarsa Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Gagasan materi muatan pasal 41 berasal dari Gubernur, jauh sebelum raperda itu dimunculkan. Kedua, materi kebijakan pengembangan pendidikan diatur dalam pasal 37 sampai 42. Itu terlalu menyederhanakan konsep pengembangan pendidikan. Ketiga implementasi dilakukan melalui Perda APBD, Pergub Penjabaran APBD, Surat Keputusan Gubernur, dan Pedoman Teknis yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi. Keempat, evaluasi dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu evaluasi sumber pendanaan, evaluasi SDM pengelola, dan evaluasi model. Dampaknya dapat mendorong ekonomi kreatif para peserta didik lulusan SMK Mini. Model kebijakan publik yang ditemukan dalam penelitian adalah model pilihan publik, inkremental, kelembagaan, dan sistem yang didahului dengan tahap penyusunan agenda, adaptasi, dan formulasi kebijakan serta implementasi dan evaluasi kebijakan.