Analisis Maslahah Mursalah terhadap pemanfaatan tanah “Kontrak” berdasarkan PP no. 104 tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan: studi kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ahmad, Aliful Umam (2018) Analisis Maslahah Mursalah terhadap pemanfaatan tanah “Kontrak” berdasarkan PP no. 104 tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan: studi kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad_Aliful_Umam_C02213004.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis mas}lah}ah mursalah terhadap pemanfaatan tanah kontrak berdasarkan pp no. 104 tahun 2015 tentang tata cara peruntukan dan fungsi hutan (Studi Kasus di Desa Dagan Solokuro Lamongan). skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, antara lain : Bagaimana Praktik pemanfaatan tanah “kontrak” milik PERHUTANI oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan dan Bagaimana Analisis Mas}lah}ah Mursalah terhadap praktik pemanfaatan tanah “kontrak” berdasarkan PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Hutan oleh masyarakat Desa Dagan Solokuro Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif , data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan pola pikir Induktif, untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada pihak Perhutani dan warga yang mengelola lahan Perhutani. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi dengan membuka Peraturan Pemerintah terkait perubahan fungsi hutan, dan buku-buku Fiqh untuk menunjang dalam menganalisis data hasil dari wawancara. Penelitian ini mengnalisis praktek penggunaan lahan Perhutani oleh Masyarakat Desa Dagan Solokuro Kabupaten lamongan, tidak hanya dari Hutan produksi saja akan tetapi Hutan Lindung yang disewakan untuk digarap warga desa Dagan. Landasan persewaan lahan ini hanya perjanjian tertulis dari warga desa dengan Pihak Perhutani di desa tersebut, tanpa diketahui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Permasalahan disini adalah terhadap penggunaan Hutan lindung sebagai tanah garapan atau tanah produksi tanpa adanya kajian ataupun izin dari pihak terkait. Islam menyukai pemeluknya mendatangi tanah yang mati lalu menghidupkannya, menggali kebaikannya dan memanfaatkan keberkahannya. Dalam menghidupkan tanah mati menurut pendapat dari Abu Hanifah bahwa menghidupkan memang menjadi syarat memiliki, akan tetapi disyaratkan harus ada izin dari imam atau pengakuannya. Sehingga pemanfaatan tanah di desa Dagan Solokuro Kabupaten lamongan terutama dari Hutan lindung menjadi hutan produksi yang hanya izin dari pihak perhutani tanpa izin dari Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan sangat tidak dibenarkan, karena akan di kawatirkan jika diteruskan akan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, karena hutan lindung yang diharapkan sebagai pencegah bencana. Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis mengaharapkan Agar pihak Perhutani membatalkan perubahan fungsi lahan lindung tersebut, dan mengembalikan sebagai hutan lindung, kalaupun tetap akan dirubah fungsi lebih baik mengadakan penelitian dahulu terhaadap dampak yang ditimbulkan atas perubahan fungsi tersebut.