Kewenangan Dinas Sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk Anak Jalanan perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqh Siayasah Dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mufida, Laili (2018) Kewenangan Dinas Sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk Anak Jalanan perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqh Siayasah Dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Laili Mufida_C75214014.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dinas sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan menurut Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Bagaimana kewenangan dinas sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan menurut fiqh siyasah dusturiyah. Data penelitian dihimpun melalui yuridis empiris yaitu metodologi penelitian yang terfokus terhadap wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan kewenangan dinas sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan. Adapun itu nantinya dianalisis dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber dan wawancara yang dilakukan nantinya akan disusun secara deksriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya kewenangan Dinas Sosial Kota Surabaya dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan menurut Peraturan Dearah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 yaitu menegaskan bahwasanya kewenangan tersebut milik bersama terutama dengan orang tua anak sendiri. Untuk pendidikan anak jalanan sendiri Dinas Sosial Kota Surabaya mempunyai program Kampung Anak Negri yang disana anak jalanan dibina sesuai dengan keahlian dan kemampuan anak, sedangkan dalam konteks Fiqh Siyasah Dusturiyah Dinas Sosial kota Surabaya itu disetarakan dengan gubernur dalam konteks Negara Islam. Kewenangan Dinas Sosial hampir sama dengan Gubernur dalam konteks negara Islam yang merupakan kekuasaan eksekutif dalam konteks ketatatnegaraan Islam,dapat dilihat dari tugasnya yaitu memberi kemudahan kepada warganya. Bahwasanya gubernur itu disepadankan dengan Dinas Sosial dalam konteks Indonesia. keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kesimpulan yang didapat bahwa pada dasarnya Kewenangan Dinas Sosial dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan, Dinas Sosial Kota Surabaya harus mendapat solusi untuk menangani anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan walaupun sebagian besar mereka bukan berasal dari Surabaya. Kemudian menambah tenaga kerja Sosial untuk mendampingi dalam program pendidikan anak jalanan Kampung Anak Negri.