Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang tindak pidana Mucikari

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Konitatin, Susi (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG tentang tindak pidana Mucikari. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Susi Konitatin_C93214083.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana mucikari dalam putusan nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana mucikari dalam putusan nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG? Penelitian ini, termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan memperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana mucikari dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 302/Pid.B/2015/PN.JBG sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sesuai hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Jombang Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 bulan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan telah melakukan pelanggaran yaitu melanggar pasal 506 KUHP dengan dakwaan alternatif yang kedua. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan yang kesatu yaitu pasal 296 KUHP. Apabila pembuktian yang satu atau yang lain dapat dibuktikan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai keputusan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan di dalam perkara yang didakwakan JPU dan putusan Majelis Hakim menurut penulis terdakwa Siti Kalimah Binti Al Hadi seharusnya dijatuhi putusan Pasal 296 KUHP karena unsur dalam Pasal 296 KUHP lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Secara hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku mucikari sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir dengan dihukum dera/cambuk, dimana ukuran berat dan ringannya suatu hukuman takzir diserahkan kepada Ulil ‘Amri atau Hakim dengan cara berijtihad dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, uraian mengenai isi ringkasan dalam masalah skripsi ini, diharapkan untuk para penegak hukum sebelum memutuskan suatu perkara, akan lebih baik dilihat kembali permasalahannya dan ketika menjatuhkan suatu hukuman seharusnya dilihat kembali pasal yang akan digunakan untuk dijadikan bahan penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan mucikari itu sangat lah dilarang baik dalam hukum positif di Indonesia maupun menurut hukum Islam dan bagi lembaga sosial masyarakat sebaiknya melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu pelanggaran dan kejahatan.