Tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana islam : studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Romadhon, Yuma Darulloh Saiful Iman (2018) Tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana islam : studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yuma Darulloh SIR_C73214070.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-Sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)“ ini adalah hasil penelitian library resreach untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penadahan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Bondowoso dalam memutus sanksi bagi kedua pelaku penadahan hasil hutan berupa kayu sesuai dengan ketentuan hukuman takzir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam penelitian ini, penulis juga menganalisa pertimbangan hakim yang memberikan sanksi denda bagi masing-masing terdakwa dibawah minimal ketentuan undang-undang. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim sebagai wakil tuhan di bumi agar lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan serta lebih mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian mengingat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana kedua terdakwa tersebut sangat besar, maka dari itu sanksi yang diberikan harus juga menimbulkan efek jera bagi pelaku.