Pemutusan hubungan kerja atas alasan ikatan pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi n0mor 13/puu-xv/2017 prespektif fiqih siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abidin, M Zainul (2018) Pemutusan hubungan kerja atas alasan ikatan pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi n0mor 13/puu-xv/2017 prespektif fiqih siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M Zainul Abidin_C75214019.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan perundang-undangan(Statue approach) dengan obyek penelitian ialah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan MK No 13/PUU-XV/2017, dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Pernikahan Pasca Putusan MK No 13/PUU-XV/2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah . Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ? 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan putusan MK serta studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang undang-undang ketenagakerjaan pasca putusan MK. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai analisis pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan pasca putusan MK. Hasil penelitian analisis ini menyimpulkan bahwa adanya undang-undang ketenagakerjan yang dirasa merugikan pihak karyawan yang terdapat kata kecuali dimana apabila seorang karyawan hendak melakukan perkawinan dalam satu perusahaan maka salah satu diantara mereka harus memutus hubungan kerja, dengan adanya undang-undang yang dirasa merugikan karyawan dan bertentangan dengan undang-undang dasar sehingga timbul sebuah gugatan ke MK, dimana isi putusan tersebut memperbolehkan seseorang melakukan permikahan dalam satu perusahaan tanpa harus memutus hubungan kerja. seseorang boleh melakukan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus memutus hubungaan kerja. Selanjutnya putusan tersebut dianalisis ke dalam siyasah dusturiyah dibagian siyasah qodla’iyyah yang menjelaskan tentang kehakiman serta mendukung dengan adanya isi putusan yang dikeluarkan oleh MK karena putusan tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya bagi pekerja yang hendak melakukan pernikahan dalam satu perusahaan. Sejalan dengan kesimpulan diatas maka hendaknya putusan tersebut tetap dijalankan sebagaimana isi putusan yang berlaku agar tidak ada lagi kerugian bagi masyarakat pekerja yang hendak melakukan pernikahan serta pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat sebuah perundang-undangan karena sebelum putusan tersebut keluar tentunya banyak pihak yang membatalkan pernikahan.