Analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amrulloh, Muhammad Fu'ad (2018) Analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Fu'ad Amrulloh_C91214111.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan: bagaimana status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana analisis perbandingan status keperdataan dan kewarisan anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan kajian teks (text reading), kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan tentang status keperdataan dan kewarisan di dalam ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu, yakni ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dicari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Hasil penilitian menunjukkan bahwa status keperdataan dan kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai hal yang sama, yang kemudian menyatakan bahwa hanya anak luar kawin yang telah memperoleh pengakuan saja yang mendapatkan status keperdataan dan kewarisan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak zina dan anak sumbang hanya memperoleh sebatas pembiayaan nafkah hidup selayaknya dari kedua orangtuanya. Kemudian mengenai status keperdataan dan kewarisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin juga diartikan sebagai hal yang sama, yang mengartikan bahwa status keperdataan dan status kewarisan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) berhak memperoleh status keperdataan dan kewarisan dari ibu dan dari ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lainnya. Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, pemerintah diharapkan segera menyusun dan mengeluarkan juklak atau juknis dari putusan tersebut. Tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas maksud dari putusan tersebut yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait istilah status keperdataan dan anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut.