Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholihah, Nining Kurnia (2018) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Nining Kurnia Sholihah_C75214023.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 serta menjawab pertanyaan bagaimana status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Fiqh Siya>sah Dusturiyah. Data Penelitian ini berjenis normatif dan dihimpun menggunakan metode library research, Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan keadaan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia yang terkait di dalam Putusan tersebut, Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyah. Bahan penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2006. Bahan sekunder lain yang digunakan adalah buku-buku, jurnal hukum dan artikel-artikel yang membahas tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang terjadi pada Gloria Nata Praja Hamel adalah bentuk dari kelalaian administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak mendaftarkan putrinya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tertera pada Pasal 41 Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. Akhirnya diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang Menolak permohonan uji materi pada Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan, dikarenakan alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan. Sedangkan didalam konteks Siyasah Dusturiyah tidak dikenal Istilah dwi kewarganegaraan, Siyasah Dusturiyah mengkaji tentang hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh warga negara begitupun sebaliknya dan menghindarkan kemudharatan bagi seorang individu itu sendiri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengharapkan akan ada pembelajaran kembali bagi Pemerintah untuk lebih mensosialisasikan perubahan Undang-Undang yang baru kepada masyarakat, begitupula untuk masyarakat luas pada umumnya harus benar-benar memperhatikan terkait masalah status kewarganegaraan terutama kepada putra/putrinya hasil perkawinan campuran.