Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil no.: 0498/Pdt.g/2017/PA.Bgl tentang tidak diterimanya izin poligami yang telah disetujui oleh istri.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zuhhad, Amiruz (1996) Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil no.: 0498/Pdt.g/2017/PA.Bgl tentang tidak diterimanya izin poligami yang telah disetujui oleh istri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Amiruz Zuhhad_C71214041.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Telah Disetujui Oleh Istri. Yang akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri, yang kedua untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim, dasar hukum pada putusan Pengadilan Agama Bangil No. 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang disetujui oleh istri. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya diperoleh melalui studi dokumen putusan Pengadilan Agama Bangil No.: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. wawancara dengan hakim yang bersangkutan. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-analitis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa tentang tidak diterimanya izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Majelis hakim dalam memutuskan perkara Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl. tentang izin poligami suami yang telah disetujui oleh istri menggunakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai pasal 41 sebagai dasar hukum, dikarenakan dalam kasus ini pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang bisa dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadilan. Kedua : Berdasarkan analisis yuridis yang ada pada kasus ini, hakim telah mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan hakim telah benar dengan putusan tidak menerima permohonan izin poligami ini. Sejalan dengan analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis menyarankan agar seseorang yang berperkara atau membuat permohonan ke pengadilan, hendaknya menuruti apa yang telah disyaratkan oleh prosedur dan tidak mengabaikan perintah dari hakim, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya memerlukan analisis yang dalam dan bukti yang cukup, sehingga nantinya bisa menghasilkan keputusan yang bijak dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.