Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku delik pers oleh wartawan: studi kasus putusan nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Naimah, Izzatun (2018) Analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku delik pers oleh wartawan: studi kasus putusan nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Izzatun Naimah_C03214007.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw tentang delik pers yang dilakukan oleh wartawan wartawan yang melanggar delik pers dan KUHP? Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw terhadap wartawan yang melanggar delik pers dan KUHP?. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama dalam putusan Nomor 208/Pid.B/2015/PN.Mtw, hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa Kinkin Mutaqin berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP karena unsur-unsur tindak pidana mengadu secara memfitnah di dalamnya telah terpenuhi. Pasal ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti, maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah; kedua, Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 208/Pid.B/2015/PN.Mtw tersebut telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena termasuk ke dalam jarimah ta’zi>r yang hukumannya ditentukan oleh hakim. Dalam hal ini, yang dilukai adalah perasaan bukan anggota badan, sehingga tidak bisa dikenai hukuman hadd dan qisas. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, dibutuhkan pengaturan hukum yang tegas dan jelas mengenai delik pers sehingga tidak terjadi dualisme sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pers; kedua diperlukan kehati-hatian dari pihak Redaksi untuk memilih berita yang naik cetak untuk menghindari terjadinya konflik hukum, ketiga; sebaiknya masyarakat lebih kritis lagi dalam menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang muncul terkait konflik agar tidak terhasut oleh suatu pemberitaan.