Studi kasus cerai gugat karena dipaksa oleh wali di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suryani, Lilik (2010) Studi kasus cerai gugat karena dipaksa oleh wali di Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lilik Suryani_C01205033.pdf
Download (959kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang cerai gugat yang dipaksa oleh wall di desa Patarongan Kec.Torjun Kab.Sampang, penelitian ini menyangkut: pertama, apa latar belakang terjadinya perlcara cerai gugat karena dipaksa oleh wali? Kedua, Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perkara cerai gugat karena dipaksa oleh wali? Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan tala'ah hukum islam yang ada pada literatur-Iiteratur dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif. Dari beberapa pendapat dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun dapat menarik konklusi, cerai gugat yang dipaksa oleh wali merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, karena dari pandangan dan terapan masyarakat desa Patarongan yang memiliki konsep sendiri selain yang ada dalam hukum syar'i. Masyarakat desa Patarongan khususnya orang tua/wali telah melakukan intervensi, desakan atau paksaan kepada anaknya untuk menceraikan suaminya, dengan latar belakang suami yang berpenghasilan rendah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri lebih mengutamakan orang tua/wali baik dari segi nasehat atau solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang menimpanya, dengan ketaatan dan kepatuhan seorang anak terhadap orang tua/wali daripada taat dan patuh kepada suami menghasilkan suatu keinginan untuk bercerai. Tidak hanya anak saja yang disuruh untuk mengakhiri rumah tangganya menantunya pun juga disuruh bahkan dipaksa untuk mendaftarkan perkara perceraiannya ke PA Sampang. Adapun dalam hukum Islam suatu perceraian yang apabila di dalamnya bukan atas kemauan atau kehendak sendiri dengan persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri), maka perceraian tersebut dianggap tidak sah, karena perbuatannya bukan atas keinginannya sendiri melainkan adanya paksaan dari orang tua/wali. Dengan berdasar pada Q.S. an-Nahl ayat 106 dan hadist Nabi yang diriwatkan oleh lbnu Majah "SIDlgguh Allah melepaskan dari ummatku (Muhammad) tangglDlg jawab dari dosa setiap Jupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya ': Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu pemahaman lebih lanjut mengenai hukum Syar'i bagi masyarakat awam khususnya di desa Patarongan, dan untuk ummat Islam pada umumnya, supaya dalam mengaktualisasikan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum Islam.