Putusan no. 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang hukuman kumulatif terhadap anak pelaku pencabulan ditinjau dari fikih jinayah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sirrullah, Nurul Alimi (2012) Putusan no. 66/Pid.B/2011/PN. Smp tentang hukuman kumulatif terhadap anak pelaku pencabulan ditinjau dari fikih jinayah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Rahmat_C01206054.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian literel. Adapun tujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kumulatif terhadap anak pelaku pencabulan menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? dan Bagaimana tinjauan fikih jiniyah tentang hukuman kumulatif terhadap anak sebagai pelaku pencabulan anak? Data penelitian dihimpun melalui dokumen putusan kasus tersebut yang terkait dengan pokok permasalahannya. Dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dari basil penelitian ini diperoleh bahwa sanksi hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan para hakim berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa juga masih anak dibawah umur, dan hal-hal yang memberatkan adalah korban dan keluarganya merasa malu kepada masarakat, korban mengalami trauma berkepanjangan dan korban masih anak-anak yang masih sekolah SD. Oleh karcna itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan sanksi I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluhjuta rupiah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa, putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah memenuhi undang-undang tersebut serta dasar-dasar pertimbangan hakim, namun dalam hukum pidana islam (fikih jiniyah), bagi pelaku tindak pidana anak yang masih dibawah umur hanya dikenai hukuman yang bersifat mendidik. Putusan PN Sumenep No. 66/Pid.B/2011/PN Smp, merujuk kepada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002. Sehingga putusan tersebut menganut asas Lex Spesialis de Rogal Lex Generalis.