Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda perihal permohonan izin Poligami karena istri capek bekerja

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatikhiyah, Luluk (2010) Analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda perihal permohonan izin Poligami karena istri capek bekerja. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Luluk Fatikhiyah_C01206060.pdf
Download (2MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28153

Abstract

Skripsi ini adalah hasil studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja? (2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor.150/Pdt. G/PA.Sda perihal izin poligami karena istri capek bekerja? Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancata dan dokument berupa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulanya. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan, pertama, majelis hakim Pengadiian Agama Sidoarjo mengabulkan izin poligami dengan mengqiaskan pada Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor ITahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri karena capek bekerja, dan Pasal 5 ayat I dan 2 Jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: adanya persetujuan dari istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kedua, pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena persyaratan pokok dalam praktek poligami menurut Hukum Islam adalah, pertama, istri yang hendak dipoligami harus marupakan wanita yang belum pernah menikah atau janda baik yang memiliki anak atau tidak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua, Suami yang berpoligami harus adil di antara para anak dari istri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi sesuai dengan kemampuannya yakni dengan penghasilan suami sebesar tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 3.650.000,00). Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada Majelis Hakim yang menangani kasus poligami hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan poligami, dan Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan agar nantinya tidak salah dalam memutuskan. Majlis Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya.