Studi putusan pengadilan agama Jombang nomor: 724/Pdt. G/2007PA. Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali menurut perspektif Mazhab Hanafy

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Masrur, Mochammad (2010) Studi putusan pengadilan agama Jombang nomor: 724/Pdt. G/2007PA. Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali menurut perspektif Mazhab Hanafy. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Mochammad Masrur_C01304118.pdf
Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam membatalkan nikah karena tidak ada izizn wali, perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg, dan bagaimana analisis putusan tersebut berdasarkan perspektif mazhab Hanafy? Data penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang dan dokumentasi berkas perkara dan bahan bacaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadi1an Agama Jomhang dalam membatalkan nikah karena tidak ada izin wali, perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg adalah: bahwa pernikahan dengan Wali Hakim dapat dianggap sah apabila gaibnya wali telah mencapai jarak masifatul qasr,, dan apabila hakim telah menikahkan seorang perempuan dengan pria atas dasar walinya gaib kemudian wali wanita tersebut datang dan menyatakan bahwa ketika akad tersebut dia berada di daerah yang tidak jauh maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara di atas sebenamya telah sesuai dengan hasil putusan yang dijatuhkan hakim terbadap kasus Sumilah. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan konsep mazhab hanafy tidak. Dimana perkawinan menurut mazhab Hanafy dapat terjadi meskipun tanpa adanya campur tangan wali, karena menurut mereka seorang wanita berhak dan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila ia baligh dan berakal. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada hakim Pengadilan Agama Jombang hendaknya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya selain tetap berpijak pada dasar hokum positif yang ada seyogyanya juga mempertimbangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.