Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan Putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Chasanah, Rodhiyatul (2011) Analisis Yuridis Putusan PTA Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang membatalkan Putusan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Rodhiyatul Chasanah_C01207021.pdf
Download (1MB) | Preview

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/28186

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua masalah, yaitu: Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan put usan PA Jember Nomor: 4550/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang pembatalan nikah? dan Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PTA.Shy tent ang pembatalan nikah? Data penelitian dihimpun dari dokumen berkas perkara yang berkaitan dengan kasus tersebut. Walaupun merupakan penelitian dokumenter, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga dilakukan, guna memperdalam pemahaman terhadap isi putusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta atau data yang bersangkutan dengan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya penelitian dianalisis dengan perspektif teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jembcr dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditemukan bahwa majelis bakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Jember dalam membuat keputusan sangat tergant ung pada hasil pembuktian. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember disebabkan karena mendasar pada pasal 23 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai legal standing (persona standing in judicio). Pertimbangan majelis bakim Pengadilan Agama Jember tidak memfokuskan pada poin huruf (d) akan tetapi menetapkan bahwa yang boleh membatalkan nikah adalah keluarga dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah dari pihak isteri atau suami (Pasal 23). Sedangkan Pasal 23 poin huruf (d) itu menyebutkan dengan jelas bahwa "... dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus". Melihat perkara dalam permasalahan ini, diharapkan agar para hakim lebih teliti, adil, arif, dan bijaksana dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, sehingga menghasilkan putusan yang baik dan permasalahan bisa selesai dengan baik.