Analisis sadd al dhari'ah dan peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 terhadap praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farid, Ahmad Zainul (2018) Analisis sadd al dhari'ah dan peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2016 terhadap praktik penangkapan dan penjualan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Zainul Farid_C72214059.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan(field research) yang untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana praktik penangkapan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ? 2). Bagaimana analisis sadd al-dhari’ah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap praktik penangkapan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban? Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yang berada di lapangan dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penagkapan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Yang awalnya dalam Al-Qur’an dan hadist diperbolehkan atau halal maka dilihat dalam perspektif sadd al-dhari’ah dengan beberapa faktor pertimbangan dilapangan untuk menjaga populasi rajungan maka penangkapan rajungan di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban menjadi haram. Dan dalam perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 untuk praktik penangkapan rajungan yang terjadi di Desa Socorejo harus dilarang dan ditegakan peraturan tersebut karena masih banyak nelayan yang tak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kecuali dalam hal penelitian dan pengembangan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan sosialisasi terus menerus agar masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan serta menegakan aturan tersebut dan mengadakan pengawasan secara berkala terhadap nelayan.