Analisis hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Arifa, Siti (2018) Analisis hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Arifa_C02214032.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana prosedur dan praktik simpanan qurban di BMT PUMA, 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan prosedur dan praktik simpanan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, prosedur pelakasanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad wadi>’ah, lalu terdapat kesepakatan. Praktik simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) nasabah mengisi formulir untuk mendapatkan buku tabungan, nasabah menyetorkan perbulan kepada BMT PUMA, penarikan dana pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMT PUMA. Kedua, dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi dalam simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), di lihat dari kesepakatan, ketika nasabah membutuhkan uang di luar kesepakatan dan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000. Dengan adanya hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya agar kedepannya tidak timbul kesalahpahaman. Bagi nasabah seharusnya memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), karena suatu kesepatan itu merupakan syarat utama dalam bermu’>amalah yang telah diatur dalam Islam.